Hot News
Komposisi SDM Inspektorat - Thursday, 27 March 2014 08:59
Pengaduan Masyarakat - Monday, 26 May 2014 08:08
Kurangi Risiko Bencana Letusan Gunung Api - Wednesday, 04 June 2014 20:01
Menuju Kemandirian Enzim Nasional - Wednesday, 04 June 2014 20:08
Menjelang Konferensi Auditor Intrn Pemerintah 2014 - Friday, 06 June 2014 11:26


Pengendaian Gratifikasi

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme per­tukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertan­yaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti: Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam ma­syarakat? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyeleng­gara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang ber­lawanan dengan hukum? Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

Bilamana Gratifikasi Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pi­hak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.

Untuk lebih memahami tentang Gratifikasi unduh link di bawah ini :

Buku Saku Memahami Gratifikasi

Lapor Pengaduan Gratifikasi

Website Design ©2014 | PDIS | INSPEKTORAT. All rights reserved.

JoomShaper