Grand Design


 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008.

Pasal 47 ayat 1 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Sebagai suatu lembaga pemerintah, BPPT wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern di samping sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan SPIP dilingkungan BPPT secara keseluruhan, penyelenggaraan SPIP dimulai di masing-masing unit kerja BPPT. Inspektorat BPPT sebagai salah satu unit kerja BPPT wajib menyelenggarakan SPIP di lingkungan Inspektorat. Kebijakan implementasi SPIP di lingkungan Inspektorat BPPT dituangkan dalam sebuah Grand Design Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat BPPT.

Tujuan Grand Design
Grand Design Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat BPKP dimaksudkan sebagai kerangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat BPKP.


© 2020 Inspektorat - BPPT