PENGHAPUSAN BMN DARI TAHUN 1997-2001


 

Untuk menindaklanjuti Nota Dinas Biro Umum Nomor 227/ND/BMN.01.00/06/2020 perihal Reviu Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Furniture dan Peralatan Kantor Tahun Perolehan 1992 s.d. 2009. Tim Inspektorat bersama Biro UMUM, Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK), serta Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  (PTIK) melaksanakan pembahasan tahap kedua di Kawasan Puspitek, Tangeran Selatan. (27/08)

Pembahasan tahap kedua ini membahas penghapusan BMN tahun 1997 s.d. 2001.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

2. PMK RI No.4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang ke Pengguna Barang; dan

3. PMK RI No.83/PMK.06/2016 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

Hasil pemeriksaan fisik barang APBN tahun anggaran 1997 s.d 2001 ini ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Biro Umum selaku Pengelola BMN pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan seluruh Satker Balai agar dapat melaporkan kondisi BMN setiap periode semester atau minimal tahunan kepada Biro Umum, agar apabila terdapat BMN yang sudah tidak layak pakai dapat segera dihapuskan. Hal tersebut juga dapat mewujudkan Tertib BMN pada BPPT, sehingga mendukung tercapainya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan (LK) BPPT.


Berita Populer

© 2020 Inspektorat - BPPT